Sunday, May 20, 2012

KONSEP DASAR KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM


KONSEP DASAR KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM
( PENAFSIRAN HAMKA TENTANG SURAT ANNISA AYAT 58 DAN 59 DALAM TAFSIR AL AZHAR)

Proposal Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Tafsir

Pengampu: Dr. H. Imam Taufik, M.Ag







Disusun Oleh:

PROGRAM STUDI TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012






A.Latar Belakang Masalah
Al Qur’an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar menjadi pedoman hidup bagi segenap manusia yang berfungsi sebagai huudan (petunjuk) dan bayyinah (penjelas) atas petunjuk yang telah diberikan serta furqon (pembeda) antara yang haq (benar) dan yang bathil (salah)[1]. Fungsi tersebut bertujuan agar manusia dapat hidup dengan berlandaskan moral dan akhlak yang mulia. Di samping mengandung nilai moral, al Qur’an juga berisikan azas atau fondasi yang kokoh bagi semua prinsip dasar yang diperlukan oleh manusia. Apabila dicermati, Al-Qur’an tidak mengkhususkan pembicaraannya hanya kepada suatu bangsa seperti bangsa Arab saja, ataupun suatu kelompok seperti kaum muslimin saja, melainkan kepada seluruh manusia.

Penafsiran al-Qur’an adalah suatu hasil karya yang dihasilkan oleh manusia melalui ilmu-ilmu terkait yang membahas tentang hal ihwal al-Qur’an, dari segi indikasi akan apa yang dimaksud oleh Allah. Berdasarkan beberapa rumusan tafsir yang dirumuskan oleh para ulama maka tafsir adalah “suatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyikapi nilai-nilai samawi yang terdapat dalam al-Qur’an[2]. Perjalanan ilmu tafsir itu sendiri telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mana beliau akan menjelaskan apa-apa saja yang dirasa masih diperlukan penjelasan dari setiap ayat al Qur’an dan kemudian penjelasan tersebut kita kenal sebagai Hadist. Selanjutnya sepeninggal Nabi penafsiran dilanjutkan oleh para sahabat, tabi’in, ulama, dan para pemikir Islam lainnya.
Karena tafsir itu sendiri merupakan usaha manusia untuk memahami al Qur’an, maka wajar jika terjadi penafsiran yang berbeda antara satu penafsir dengan yang lain tentang pemaknaan suatu term. Salah satunya adalah ketika membahas mengenai konsep kepemimpinan. Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW adalah persoalan politik atau yang biasa disebut persoalan al-Imamah (kepemimpinan). Meskipun masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar (w. 13 H/634 M) sebagai khalifah, namun dalam waktu tidak lebih dari tiga dekade masalah serupa muncul kembali dalam lingkungan umat Islam. Kalau pada pertama kalinya, perselisihan yang terjadi adalah antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, maka pada kali ini perselisihan yang terjadi adalah antara khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 41 H/661 M) dan Mu`awiyah bin Abi Sufyan (w. 64 H/689 M) dan berakhir dengan terbunuhnya khalifah Ali dan bertahtanya Mu`awiyah sebagai khalifah dan pendiri kerajaan Bani Umayyah.
Persoalan-persoalan tersebut mencuat ke permukaan dikarenakan al-Qur`an maupun al-Hadis sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara pasti mengenai sistem pemerintahan dalam Islam, konsepsi kekuasaan dan kedaulatan serta ide-ide tentang konstitusi.[3]
Dalam al Qur’an term bahasa Arab yang secara eksplisit bermakna negara atau pemerintahan (Daulah dan Hukumah) tidak pernah disebut-sebut dengan pasti. Selain itu Nabi sendiri tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku dan mapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Demikian pula bentuk negara dalam Islam bukan merupakan hal yang essensial, karena yang essensial adalah unsur-unsur, sendi-sendi, dan prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan.[4]
Kemudian terjadi perkembangan yang baru pada abad XIX akibat terjadinya kontak peradaban dengan dunia Barat. Kaum pembaru dalam dunia Islam berusaha melakukan pembaruan dengan menerapkan nilai-nilai Barat atau dengan menggali dan mengkaji ulang ajaran-ajaran Islam ataupun dengan memadu kedua unsur-unsur tersebut. Gerakan pembaruan ini berdampak antara lain dalam kehidupan politik. Kerajaan Turki Usmani yang dipandang sebagai khilafah dan pemerintahan Islam sedunia tidak dapat mempertahankan eksistensinya, ia dibubarkan pada bulan Maret 1924 setelah pembentukan Negara nasional sekuler Republik Turki tanggal 29 Oktober 1923.[5] Dengan demikian institusi yang dipandang sebagai lambang supremasi politik Islam telah lenyap.
Kenyataan akan kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam dalam abad XVIII membangunkan dunia Islam untuk mengamati dan mempelajari kekalahannya dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Kerajaan Turki Usmani mencoba mengambil peradaban Barat yang lebih maju terutama dalam bidang teknik dan kemiliteran. Sedang di India tampil Ahmad Syah Waliyullah bin Abd al-Rahman al-Dahlawi (1703-1762 M) mengemukakan gagasan agar sistem pemerintahan yang telah dikembangkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun (para khalifah yang mendapat petunjuk).
Dua abad berikutnya Pemikiran politik yang berkembang bercabang dari dua pola pemikiran di atas. Pengambilan dan penerapan nilai-nilai kebudayaan Barat (Westernisasi) dapat dibedakan atas bentuk ekstrem dan bentuk moderat. Westernisasi ekstrem terlihat dalam Kemalism (Aliran Kemalis, Kemalisme) yang berhasil mendirikan Republik Turki (1923 M) dan membebaskan segala institusi politik dari kekuasaan agama. Sedangkan Westernisasi moderat terlihat dalam pemikiran kelompok Turki Muda, khususnya pada tokoh-tokoh seperti Ahmad Riza (1859-1931 M) dan Pangeran Sahabuddin (1877-1948 M). Mereka ingin menerapkan nilai-nilai kebudayaan Barat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam seperti ajaran konstitusi dan ajaran mengenai pengembangan kemampuan berdiri sendiri. Pada sisi lain aliran yang bertumpu pada ajaran Islam dapat pula dibedakan atas pemikiran yang ingin mengembalikan ajaran Islam yang bersumber al-Qur`an dan Sunnah dan yang bersumber dari fiqih para imam madzhab dan para mujtahid pengikut mereka dan pemikiran yang bermaksud mengembangkan konsepsi-konsepsi dari al-Qur`an dan Sunnah. Aliran pertama yang dapat disebut sebagai aliran tradisional dalam konteks pembaharuan di Turki terlihat dalam pemikiran Nemik Kemal (1840-1888 M). Meskipun ia menghendaki pembaruan, tetapi ia tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang ada. Aliran kedua yang dapat disebut dengan meminjam istilah Linguistik sebagai “Puritanisme”, atau mempertahankan kemurnian.[6] Jamal al-Din al-Afghani (1839-1877 M) yang menjadi pelopor Pan Islamisme adalah contoh pemikir puritanisme dari kalangan pembaru di Mesir.
Berangkat dari pemikiran dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pemahaman dan penafsiran Hamka tentang konsep kepemimpinan dalam tafsirnya,yaitu Tafsir Al-Azhar.

B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah pokok yang akan dikembangkan penulis sebagai isi dan rumusan masalah, yakni:
1.      Bagaimana penafsiran Hamka terhadap surat Annisa ayat 58 dan 59 dalam Tafsir Al Azhar
2.      Bagaimana konsep dasar kepemimpinan dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui penafsiran Hamka terhadap surat Annisa ayat 58 dan 59 dalam Tafsir al-Azhar.
b. Untuk mengetahui bagaimana konsep dasar kepemimpinan dalam Islam.
2. Kegunaan
a. Menambah khazanah keilmuan kita tentang konsep kepemimpinan dalam al-Qur’an.
b. Memunculkan paradigma positif terhadap kepemimpinan, bahwa sebenarnya menjadi pemimpin dan menjalankan kepemimpinan adalah amanat yang sangat mulia dan harus bermoralkan agama.

D. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan adalah sebuah karya tafsir yang ditulis oleh Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau yang sering dikenal dengan Hamka, yaitu Tafsir al-Azhar, dengan mengapresiasikan beberapa buku atau artikel lain, baik itu yang ditulis oleh Hamka maupun penulis lain. Menurut hemat penulis, belum ada satupun tulisan yang membahas secara khusus mengenai penafsiran Hamka tentang Surat Annisa ayat 58 dan 59 yang bagi Hamka merupakan landasan pokok untuk membangun dan menjalankan kepemimpinan.

Adapun beberapa penulis telah banyak yang membahas pemikiran Hamka tentang politik dan demokrasi, namun belum membahas secara khusus tentang konsep kepemimpinan khususnya yang termaktub dalam surat Annisa ayat 58 dan 59. Yuyun Affandi dalam bukunya Konsep Demokrasi Menurut Pandangan Hamka Dalam Tafsir Al Azhar yang diterbitkan oleh Lemlit IAIN Walisongo, membahas tentang pandangan Hamka yang mengakui pentingnya mambangun relasi fungsional antara agama dan negara dan adanya kesamaan antara Islam dan demokrasi. Ahmad Hakim dan M. Thalhah dalam bukunya Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka, yang mengklasifikasikan pemikiran Hamka tentang politik ke dalam 5 masalah politik. Mumtaz Ahmad dalam bukunya Masalah-masalah Teori Politik Islam, mengulas secara singkat tentang permasalahan-permasalahan dalam kajian politik. Ia menjelaskan bahwa ilmu politik modern adalah tidaklah memadai karena dalam pemikirannya tidak memikirkan masalah-masalah etis fundamental terutama moral agama. Munawir Syadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengatur aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya politik .Syaikhu, Dalam bukunya yang berjudul Hamka: Ulama-Pujangga-Politikus di Mata Hati Umat, menjelaskan bahwa Hamka adalah sosok ulama, pujangga sekaligus politikus handal yang memberikan kontribusi berupa solusi khusus terhadap permasalahan nasional. Muhammad Damami dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Positif Dalam Pemikiran Hamka menjelaskan bahwa sangatlah sedikit kiprah Hamka dalam perpolitikan pada masanya. Sedikit banyak hal itu mempengaruhi pemikirannya tentang politik terutama yang tertulis dalam Tafsir al-Azhar. Oleh karena belum adanya tulisan yang membahas tentang konsep kepemimpinan dalam pandangan Hamka dalam Tafsir Al Azhar secara khusus kaitannya dengan penafsiran beliau terhadap Surat Annisa ayat 58 dan 59, maka penulis memandang penting untuk menulis tentang tema tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Berdasarkan sumber data, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur terhadap berbagai kitab, buku, literatur, atau karya yang ada,khususnya yang berkaitan dengan penafsiran Hamka tentang konsep kepemimpinan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang Hamka dan penafsirannya terhadap surat an Nisa ayat 58 dan 59 dalam Tafsir al-Azhar.Dalam hal ini, penulis juga menggunakan metode pendekatan studi tokoh atau pendekatan sejarah, objek yang dikaji adalah pemikiran seorang tokoh baik itu persoalan- persoalan, situasi, atau kondisi yang mempengaruhi terhadap pemikirannya. MenurutMukti Ali, pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemikiran seorang tokoh yaitu dengan cara meneliti karya-karyanya dan biografinya.

2. Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk jenis library research maka pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku atau kitab yang disusun oleh Hamka. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan bahan-bahan dokumen yang ada,yaitu dengan melalui pencarian buku-buku, jurnal dan lain-lain di katalog beberapa perpustakaan dan mencatat sumber data yang terkait yang dapat digunakan dalam studi sebelumnya.Sumber data primernya adalah Tafsir al-Azhar dengan objek materi berupa penafsirannya terhadap surat an Nisa ayat 58 dan 59 dalam kitab Tafsir al-Azhar, dan buku yang berjudul Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka yang ditulis oleh Ahmad Hakim, dam M.Thalhah. Adapun data sekundernya adalah buku, jurnal, atau artikel lepas yang ada relevansinya dengan tema yang diajukan.

3. Pengolahan data
Setelah penulis mengumpulkan data-data, kemudian data tersebut penulis olah dengan cara mendeskripsikan yaitu menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh/literatur karya tokoh yang hendak diteliti tersebut. Kemudian diinterpretasi yakni karya tokoh diselami untuk menangkap arti atau nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas. Juga untuk merumuskan teori Qur’aniy mengenai obyek tertentu. Terakhir, menganalisisnya dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional berdasarkan surat an Nisa ayat 58 dan 59 dan kaitannya dengan ayat-ayat lain yang semakna yang berkaitan dengan masalah tema-tema kepemimpinan dalam al-Qur`an. Dalam hal ini, penyusun mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis penafsiran Hamka tentang konsep dasar kepemimpinan di dalam karya tafsirnya yaitu Tafsir al-Azhar.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang mengeksplorasi tentang urgensi dari  penelitian ini. Yang pertama meliputi latar belakang masalah diangkatnya permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan pokok masalah atau rumusan masalah agar  permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini lebih terfokus. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian metode penelitian, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi Hamka dan Tafsir al-Azhar, meliputi biografi beliau selama hidupnya, kelahirannya, dan pendidikannya. Kemudian kondisi sosial politik dan pengaruhnya terhadap pemikiran Hamka, karya-karya Hamka selama hidupnya, dan yang terakhir adalah Riwayat Tafsir al-Azhar.

Bab tiga, berisi tentang gambaran umum tentang konsep dasar kepemimpinan yang meliputi pengertian kepemimpinan baik oleh para ahli-ahli Muslim ataupun non muslim dan pembahasan tentang tema-tema kepemimpinan Islam

Bab empat, berisi kajian tentang surat an Nisa ayat 58 dan 59 dalam Tafsir al-Azhar, meliputi pembahasan asbabun nuzul dari kedua ayat tersebut dan penafsiran Hamka serta pandangan Hamka terhadap konsep dasar kepemimpinan yang terkandung di dalamnya. Dan analisis terhadap penafsiran Hamka disertai dengan kekurangan dan kelebihannya.

Bab lima,merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutuphttp://www.wtp101.com/admeld_sync?admeld_user_id=494cc741-3c8d-4fba-a149-87aea4f190c2&admeld_adprovider_id=485&admeld_call_type=redirect&admeld_callback=http://tag.admeld.com/match

G. Daftar Pustaka
Ahmad Hakim, M. Thalhah, Politik Bermoral Agama : Tafsir Politik Hamka, Yogyakarta
: UII Press , 2005.
Hamka, Tafsir Al Azhar, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.
Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam, Jakarta : Yayasan Obor, 1985.
Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
M. Sirojuddin Syamsuddin, “Pemikiran Politik” (Aspek yang Terlupakan dalam Sistem Pemerintahan Islam), dalam Refleksi Pembaharuan Islam, Jakarta : LSAF, 1989.
Muhammad Damami, Tasawuf Positif: dalam Pemikiran Hamka.Yogyakarta: Fajar Pustaka,  2000.
Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-Masalah Teori politik Islam, Bandung: Mizan, 1994.
Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993.
Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Ikhtisar Ulumul Qur’an Praktis. Jakarta: Pustaka Amani, 2001
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.


[1] Hal ini disebutkan dalam al Qur’an surat al Baqarah: 185 dan juga disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Riwayat Turmudzi dalam bab fadha’ilul a’mal.
[2] Definisi ilmu Tafsir ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam At-Tibyan fi Ulumil Qur’an.
[3] M. Sirojuddin Syamsuddin, “Pemikiran Politik” (Aspek yang Terlupakan dalam Sistem Pemerintahan Islam), dalam Refleksi Pembaharuan Islam, Jakarta : LSAF, 1989, hal. 252.
[4] Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam, Jakarta : Yayasan Obor, 1985, hal. 10.
[5] Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hal. 154.

[6] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1988, hal. 711. Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, Jakarta : Gramedia, 1983, hal. 141.

No comments:

Post a Comment